Polemik tentang Omnibuslaw Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sudah terjadi sejak awal pembahasannya. Sejumlah pasal yang menjadi isi dari aturan ketenagakerjaan baru tersebut dinilai banyak menyakiti hati para buruh. Gelombang aksi penolakan pun sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para buruh. Suara suara tersebut terus disampaikan walau pelan. Ada yang bilang dalam RUU tersebut banyak pasal karet. Tapi ada yang bilang juga bahwa point' point yang di permasalahkan itu adalah hoax belaka.
Tapi yang pasti puncaknya, pada Senin 5 Oktober Undang undang Cipta Kerja disahkan melalui sidang paripurna. RUU Cipta Kerja adalah satu dari empat omnibuslaw yang diusulkan pemerintah pada DPR. Tiga lainnya adalah soal perpajakan, ibukota baru dan kefarmasian. Semua usulan tersebut mendarat mulus dan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.
Dalam perjalannya omnibuslaw RUU Cipta kerja tersebut mulai dibahas pada Februari 2020 dengan draft berisi 15 bab 17 pasal. Sampai akhirnya pada 3 Oktober Badan legislasi (baleg) DPR RI, DPD RI dan pemerintah setuju untuk membawa RUU Cipta Kerja ke rapat paripurna. RUU tersebut hingga disahkan telah dirapatkan sebanyak 64 kali. Sampai kemudian dari 9 fraksi DPR RI 6 diantaranya menyetujui, 1 fraksi yakni PAN menyetujui dengan catatan dan hanya dua fraksi yang menolak yakni Demokrat dan PAN. Dan tok, undang undang harapan anggota dewan pun disahkan.
Satu hari pasca pengesahan, pro kontra pun terus terjadi. Gelombang aksi penolakan bahkan meluap di berbagai daerah. Puluhan ribu buruh turun ke jalan dan melakukan aksi mogok kerja nasional alias monas. Tak peduli corona omnibuslaw dianggap lebih mematikan dibandingkan virus impor tersebut. Bukan hanya buruh, kalangan mahasiswa pun turut andil menolak aturan tersebut. Aksi aksi penolakan heroik benar benar jadi teman lahirnya omnibuslaw. Ingat nak ini bukan cinta, yang bisa menggerakkan dukun agar bertindak ketika ditolak. Ini omnibuslaw.
Dalam pengesahan ini, yang menjadi catatan penting adalah emosi masyarakat khususnya para buruh terhadap wakil rakyat. Wakil rakyat telah merobohkan jembatan penghubung yang selama ini digunakan untuk mereka bisa berdiri dan duduk di Senayan. Jembatan itu adalah citra. Karena perlu diketahui dan sebenarnya sudah diketahui bersama pula bahwa selama ini masyarakat sudah jenuh dengan kehadiran para wakil rakyat tersebut. Bahkan sebuah pertanyaan kenapa harus ada wakil rakyat pun bisa terlontar? Pertanyaan awam yang tidak boleh dipandang sebelah mata ini perlu dipikirkan jawabannya secara nurani.
Adanya omnibuslaw bisa jadi telah menggerus citra lembaga DPR dimata publik. Seperti kata Water Lippman bahwa Citra adalah picture in our head. Masyarakat sebagai publik telah memberikan penilaiannya, selain dari buah tangan omnibuslaw, informasi informasi tentang kinerja wakil rakyat yang selama ini banyak disorot pun telah memberi gambaran matang di kepala banyak masyarakat. Seperti apa citra mereka. Walau kita ketahui yang namanya gambaran belum tentu sama dengan realitas, tapi setidaknya framing masyarakat tidak begitu baik dengan wakil rakyat ini. Cek saja berapa banyak meme tentang anggota dewan di mesin pencarian google atau yang beredar di media sosial. Atau keluhan masyarakat tentang penyesalan telah memberikan hak pilih pada wakil rakyat yang berseliweran di beranda media sosial.
Padahal, dalam sebuah negara yang menganut demokrasi citra adalah segalanya. Bila perlu citra harus dipertahankan dengan nyawa, jangan sampai lecet sedikitpun. Politikus di negara demokrasi rela melakukan berbagai cara untuk mendongkrak citranya agar terlihat sempurna, merakyat, dan benar benar mewakili bahkan bila perlu menjadi media darling. Kalau ketemu mertua cukup bawa martabak, kalau ketemu rakyat cukup tepati janji. Jangan jual janji manis lagi, karena rakyat sudah bosan ditebar janji yang tak tertepati dan dibawa sampai mati.
Ingetloh, karir politik tidak hanya berlangsung sampai Omnibuslaw disahkan. Tapi masih harus berjalan hingga tahun tahun dan rezim rezim berikutnya. Saat ini masyarakat (sebagian) mungkin mengingat siapa siapa saja yang turut andil mengesahkan RUU Cipta Kerja ini. Tapi jangan khawatir, selama dunia masih berputar citra masih bisa terus diciptakan hhhee. Bagi dunia politik, ada yang disebut citra sabun mandi, walau tidak bertahan lama tapi cukup untuk mengharumkan beberapa target pemilih. (*)
Komentar
Posting Komentar